Negeri Para "Pemalak"

Siapa yang mendengar kata "palak" pasti akan gusar, atau paling tidak akan mengubungkan kata tersebut dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok lain, memaksa meminta hak yang bukan miliknya. "Palak" dalam bahasa jawa disebut "ngompas" memiliki analogi dan pengertian yang sama yakni meminta hak (benda, kekayaan, properti, hiasan, uang, dll) dengan cara memaksa kepada orang lain. Tindakan semacam ini biasanya dilakukan oleh mereka yang dinamakan diri "preman" menurut dia, padahal belum tentu. Budaya ini lahir dari para mafia yang sering diistilahkan meminta "jatah" atau "upeti", sejak jaman Belanda kita pun sering mendengar kata membayar "upeti" ini bisa kita lihat pada catatan sejarah perjuangan bangsa.

Perubahan tempat "palak" pun mulai bergeser dari jaman penjajahan Belanda hingga jaman modern seperti sekarang ini, pemalak ini biasanya ada didaerah tertentu yang mengandung nilai ekonomis yang tinggi, maka di sana pasti ada yang disebut "tukang palak" meskipun sebenarnya mereka juga sama dengan pengemis. Depok Jawa Barat adalah kota "pemalak" paling banyak ini menurut penulis, Anda bisa bayangkan disemua sudut kota Depok itu telah menjadi jatah para pemalak tersebut. Para pemalak itu diantaranya: FBR, FORKABI, Pemuda Pancasila, FPI, dan preman-preman lokal yang bercokol di lokasi seperti pasar, terminal, stasiuan dan perempatan jalan. Aneh dan ironis hal ini masih dibiarkan oleh Pemerintah setempat, sebagai catatan sudah seringkali antar pemalak ini berebut kekuasaan hingga korban nyawa. Dua tahun silam di bawah Flay over Jl. A.R. Hakim, saudara sepupu yakni FBR dan FORKABI berebut wilayah hingga menelan korban jiwa, di Kota Kembang [sekarang GDC - Grand Depok City] juga pernah terjadi perbutan kekuasaan antara FBR dan PP yang diteruskan hingga di daerah Jl. A.R Hakim ini juga menelan korban. Hingga kini keributan kecil antar mereka sering terjadi.

Penulis pernah tinggal lama di Terminal Depok dan satu demi satu peristiwa kami alami, tragis dan ironis tetapi tak ada satu pun yang berani bertindak untuk menertibkan. Bagaimana tidak para pedagang di sana harus berbayar kepada oknum preman dan oknum pemerintah tidak saya sebutkan, tapi coba Pemerintah Depok menohok di sana apa yang terjadi. Para pemalak berkeliaran saban hari untuk sekadar meminta jatah.

Kini terdengar kabar, pembangunan fasilitas umum seperti jalan juga ternyata harus membayar jatah kepada pemalak demi untuk menertibkan lokasi pembangunan. Bahkan Pemerintah Depok melalui pemborong [kontraktor] rela memberikan jatah hingga ratusan juta hanya untuk membayar para pemalak ini. Padahal apa kerja mereka? nonsens nyaris sunyi tak ada apa-apa. Justru pembaangunan jalan yang kini sedang berjalan malah menimbulkan para pemalak baru, bisa kita bayangkan saat kita tengah mencari jalan alternatif [jalan tikus] untuk menuju lokasi yang kita tuju. Lihat...! di setiap perempatan, pertigaan, tikungan dan persimpangan para pemalak ini menodongkan kardus atau sejenis kotak untuk meminta uang alias "jatah". Lalu kemana uang yang digelontorkan untuk para pemalak besar yang sudah diberikan, kenapa rakyat yang selalu jadi korban. Bukankah kami juga sudah dipalak oleh Pemerintah dengan cara membayar pajak dan retribusi?

Bibit-bibit pemalak ini akan selalu muncul dan terus ada jika dari diri masyarakat tak menyadari hali ini, minimal dari Ketua RT - RW - hingga Lurah memberi instruksi untuk mengarahkan warganya agar menjaga ketertiban jalan dengan cara jangan memberi kesempatan mereka untuk memalak di pinggir jalan.
Previous
Next Post »

supported by